Kota Bekasi, beritasepuluh.net – Walikota Bekasi terpilih dan sudah sah (tinggal pelantikan), Tri Adhianto akan tancap gas di hari pertamanya bekerja nanti, terkait ribuan ijazah siswa masih tertahan di sekolah, tak terkecuali di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Wali Kota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, berencana mengkaji percepatan penyerahan ijazah di tingkat SD dan SMP, menyusul kebijakan serupa yang sebelumnya diterapkan untuk SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Menurut Tri Adhianto, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas SD dan SMP, termasuk sekolah swasta yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Oleh karena itu, kemungkinan untuk menerapkan kebijakan serupa di tingkat SD dan SMP sangat terbuka.
“Saya kira nanti kita lihat, sampai sejauh mana itu terjadi. Karena sekolah swasta SMP juga sudah diberikan BOS oleh pemerintah kota,” ujar Tri.
Tri Adhianto memastikan akan ada penyesuaian kebijakan agar persoalan ijazah tertahan tidak lagi menjadi hambatan bagi lulusan SD dan SMP.
Di tingkat SMA/SMK, hingga saat ini masih ada 23.097 ijazah yang belum diserahkan kepada pemiliknya. Sebagian besar karena masalah tunggakan biaya sekolah. Rinciannya:
20.441 ijazah SMK, dengan total tunggakan mencapai Rp81,2 miliar.
2.656 ijazah SMA, dengan total tunggakan sebesar Rp13,2 miliar.
Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah swasta menolak menyerahkan ijazah secara gratis tanpa ada penyelesaian tunggakan.
“Sekarang MoU dengan provinsi sudah dibahas. Gambaran sementara, walaupun nanti akan ada pembayaran dari pemerintah, itu tidak 100 persen,” jelasnya.
Ayung juga mengungkapkan bahwa ada sekolah SMA/SMK swasta yang sudah berhenti beroperasi, namun masih menyimpan ijazah siswa yang belum diserahkan. Pihak yayasan yang menaungi sekolah-sekolah tersebut keberatan jika harus menyerahkan ijazah secara cuma-cuma, mengingat mereka sudah lebih dulu membayar biaya pendidikan angkatan terakhir ke sekolah induk.
BMPS kini tengah mendata jumlah ijazah yang tertahan di yayasan dan mencari solusi dengan pemerintah provinsi.
Meski gejolak di tingkat SD dan SMP belum sebesar di SMA dan SMK, BMPS Kota Bekasi mencatat sudah ada sejumlah ijazah SD dan SMP yang tertahan di sekolah. Beberapa orang tua dan siswa bahkan sudah mendatangi sekolah untuk menanyakan hak mereka.
BMPS berencana berkomunikasi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih setelah pelantikan untuk membahas solusi terkait permasalahan ini.
“Kami sudah siapkan data. Begitu wali kota dilantik, kami akan audiensi untuk mencari solusi,” pungkas Ayung.(BS/C45)
